LAYANAN KAMI

OSS Republik Indonesia

Kemudahan berusaha dalam berbagai skala turut didorong Pemerintah dengan reformasi struktural,

SIPENTOL

Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online. Layanan Perizinan Online. Laporan Perizinan. Persyaratan Perizinan.

Informasi BPJS

KERJA BERSAMA, SEHAT BERSAMA, dengan menjadi perserta JKN-KIS, Karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi.

TRACKING LAYANAN IZIN :

BERITA DAN INFORMASI

DPM PTSP MEMBERIKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ONLINE


Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan mentransformasikan pelayanan perizinan dari secara manual (offline) menjadi secara digital (online), maka DPM PTSP mulai tanggal 08 Juni 2018 memberikan pelayanan IMB online kepada masyarakat yang membutuhkan IMB. Hal ini selain untuk mengikuti perkembangan zaman, juga untuk merespon kebutuhan masyarakat akan pelayanan perizinan yang lebih mudah, fleksibel, transparan, efektif dan efisien. Dengan pelayanan IMB online ini, masyarakat tidak perlu datang ke tempat pelayanan perizinan untuk melakukan pengurusan IMB. Cukup mengakses ke “dpmptsp.nganjukkab.go.id”, dan ikuti petunjuk yang ada sesuai kebutuhan. Pemohon yang sudah melakukan pendaftaran izin dapat memantau melalui website, sedang dalam proses dan berada dimana izin yang diajukan, sampai izin selesai diterbitkan. Pemohon IMB juga dapat melakukan simulasi perkiraan retribusi yang harus dibayarkan dalam pengurusan IMB. Bagi yang menginginkan dan terbiasa melakukan pengurusan izin secara manual, kami memberikan fasilitas pelayanan mandiri di DPM PTSP berupa komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet dan scanner, dengan disiapkan juga petugas pelayanan yang siap membantu pemohon IMB apabila mengalami kesulitan. Selamat menikmati layanan IMB online dan semoga pelayanan yang kami berikan dapat semakin baik, memuaskan serta memanjakan masyarakat pengguna.


Pengambilan Data Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Oleh Ombudsman RI


Pada hari selasa, 22 Mei 2018, Ombudsman RI melakukan pengambilan data Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggara di DPMPTSP Kota dan diterima langsung oleh Kepala Dinas PMPTSP Kota . Pada kesempatan ini, perwakilan dari Ombudsman RI melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang (P2R), Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Kepala Seksi Sosial Promosi, Petugas Customer Service dan melakukan tinjuauan sarana prasarana ruang pelayanan di DPMPTSP Kota. Kegiatan ini adalah kegiatan yang ketiga kalinya DPMPTSP menjadi objek penilaian Ombudsman. Dikatakan oleh Bapak Miftah Firdaus, Asisten Ombudsman RI, "Tahun lalu, DPMPTSP Kota sudah memperoleh nilai yang cukup tinggi, yaitu pada Zona Hijau".


DPMPTSP Hadiri Sosialisasi OSS


Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) kepada Gubernur dan Walikota/Bupati beberapa daerah di Indonesia. Kebijakan penerapan OSS dimaksudkan dalam rangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pelaksanaan diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta pada Jum'at (30 Juni 2018). Dalam sambutan pembukaan acara, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kemudahan layanan perizinan di Indonesia. "Kemudahan investasi menjadi bagian yang terus didorong oleh Pemerintah. Kita jauh tertinggal oleh Singapura, bahkan oleh vietnam", ujar Darmin. Darmin menambahkan diharapkan seluruh daerah melalui dinas PMPTSP mulai menggunakan OSS. Bagi daerah yang belum memiliki aplikasi perizinan disediakan aplikasi SiCantik yang disediakan oleh Kementerian Kominfo. Sedangkan bagi daerah yang telah memiliki aplikasi perizinan maka dapat diintegrasikan melalui aplikasi Mantra. Dalam kesempatan yang sama, sekertaris Menko Perekonomian menyampaikan bahwa penerapan OSS akan dipantau melalui Satgas OSS yang berseketariat di Gedung Pos Jakarta. Sementara Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Eko Subowo menyatakan bahwa Kemendagri telah mengirimkan surat kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan OSS di daerah melalui surat bernomor 503/4033/SJ tertanggal 28 Juni 2018. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas PMPTSP menyampaikan surat kesiapan Pemerintah Kota yang telah ditandatangani Walikota. Dalam surat bernomor 503/2110-DPMPTSP tanggal 29 Juni 2018, Pemkot Bogor menyatakan kesiapan mengintegrasikan aplikasi perizinan SMART dengan OSS. "Bagi kami, semakin cepat dilakukan integrasi semakin baik. Kami menunggu kesiapan pusat mengintegrasikannya", tegas Denny. Acara sosialisasi ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. (RM)


Diskusi DPMPTSP Dengan Ikatan Notaris Indonesia


Bertempat di Kantor DPMPTSP pada Senin, 2 Juli 2018 Kepala DPMPTSP, menerima kunjungan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota . Rombongan INI berjumlah 7 orang dipimpin oleh Ketua INI Kota 2017-2020, Rosliah. Sebelum melakukan pemaparan, memperkenalkan pejabat struktural dilingkungan DPMPTSP yang mendampinginya dalam menerima INI. Dalam pemaparanya, Kepala DPMPTSP menjelaskan tahapan-tahapan perizinan dan non perizinan serta dasar hukum pelayanan.  Dalam kesempatan tersebut, juga menjelaskan tentang progress layanan perizinan secara elektronik yang sudah berjalan di DPMPTSP. Tahapan pengembangan perizinan secara elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan pada layanan perizinan dan kemudahan berusaha.  "Kami menyambut baik diskusi dengan Ikatan Notaris, mudah-mudahan ada masukan dan saran kepada kami untuk peningakatan layanan perizinan", ungkap nya.  Lebih lanjut, Ketua INI dalam sambutan awalnya menyatakan bahwa pertemuan ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi secara utuh terkait layanan perizinan di Kota. "kami berharap pertemuan seperti ini sering dilakukan untuk mendapat informasi kekinian", ujar Rosliah. Diskusi dalam pertemuan tersebut berjalan dengan penuh kehangatan dan saling berbagi informasi. (RM)



Link Terkait